Karya: Gutamining Saida
Masa Ekonomi Terpimpin (1959–1966) di bawah Presiden Soekarno merupakan periode di mana sistem ekonomi berubah dari liberal menjadi Etatisme, di mana negara memegang kendali penuh atas semua kegiatan ekonomi.
Berikut adalah rincian mengenai sebab, akibat, dan upaya yang dilakukan pemerintah pada masa tersebut.
1. Sebab Terjadinya Krisis Ekonomi
Kondisi ekonomi pada masa ini sangat tidak stabil karena beberapa faktor fundamental:
Gejolak Politik dan Keamanan: Adanya pemberontakan di berbagai daerah (seperti PRRI/Permesta) menguras anggaran negara untuk operasi militer.
Sistem Etatisme yang Tidak Efisien: Pengalihan kendali ekonomi ke tangan pemerintah pusat membuat inisiatif swasta mati dan birokrasi menjadi sangat gemuk.
Proyek Mercusuar: Ambisi Presiden Soekarno untuk membangun bangunan-bangunan megah (seperti Gelora Bung Karno, Monas, dan Wisma Nusantara) demi prestise internasional di tengah kondisi keuangan yang rapuh.
Konfrontasi Militer: Kebijakan luar negeri seperti Konfrontasi dengan Malaysia dan pembebasan Irian Barat membutuhkan biaya yang sangat besar.
2. Upaya Pemerintah dalam Memperbaiki Ekonomi
Pemerintah melakukan beberapa langkah drastis untuk menekan inflasi dan menata ulang ekonomi, namun sebagian besar menemui kegagalan.
A. Devaluasi Mata Uang (1959)
Pemerintah menurunkan nilai mata uang melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1959.
Uang kertas Rp500 diturunkan nilainya menjadi Rp50.
Uang kertas Rp1.000 diturunkan nilainya menjadi Rp100.
Semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 dibekukan.
B. Pembentukan Depernas dan Bappenas
Depernas (Dewan Perancang Nasional): Dipimpin Mohammad Yamin pada 1959 untuk menyusun pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana.
Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional): Menggantikan Depernas pada 1963 untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan pendek.
C. Deklarasi Ekonomi (Dekon)
Pada 28 Maret 1963, pemerintah mengeluarkan Dekon sebagai strategi dasar ekonomi. Tujuannya adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme. Namun, Dekon gagal karena pemerintah tidak mampu menahan diri dari pengeluaran militer dan proyek politik.
D. Revaluasi Mata Uang (1965)
Pemerintah melakukan "Sanering" atau pemotongan nilai uang kembali pada Desember 1965.
Uang Rp1.000 (lama) diganti dengan Rp1 (baru).
Kebijakan ini justru memicu kepanikan masyarakat dan membuat harga barang melonjak drastis.
3. Akibat dari Kebijakan Ekonomi Terpimpin
Alih-alih membaik, kebijakan ekonomi pada masa ini berujung pada kekacauan finansial:
Hiperinflasi: Tingkat inflasi melonjak hingga 600% pada tahun 1966. Hal ini menyebabkan harga kebutuhan pokok melambung tinggi dan tak terjangkau.
Defisit Anggaran: Belanja negara jauh lebih besar daripada pendapatan, terutama karena biaya militer dan proyek prestise.
Kelangkaan Barang: Terjadi antrean panjang untuk mendapatkan beras, minyak goreng, dan gula karena produksi dalam negeri menurun drastis dan impor terhambat devisa yang tipis.
Kemiskinan Meluas: Penurunan daya beli masyarakat secara ekstrem yang memicu ketegangan sosial dan menjadi salah satu faktor runtuhnya kekuasaan Orde Lama.
Catatan: Kegagalan ekonomi masa Demokrasi Terpimpin membuktikan bahwa kebijakan ekonomi yang terlalu terpusat dan mengabaikan prinsip-prinsip pasar tanpa didukung cadangan devisa yang kuat dapat menyebabkan keruntuhan sistemik.
Cepu, 13 April 2026
Tidak ada komentar:
Posting Komentar